Memahami peraturan legalitas yayasan di Indonesia merupakan hal yang penting bagi para penggiat organisasi nirlaba. Yayasan adalah lembaga yang bertujuan untuk melakukan kegiatan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa mencari keuntungan. Namun, proses pendirian yayasan tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi agar yayasan tersebut dianggap legal di mata hukum.

Menurut UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yayasan adalah badan hukum yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang untuk tujuan kegiatan amal, sosial, agama, dan atau kepentingan umum lainnya. Proses pendirian yayasan harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut agar mendapatkan legalitas yang sah.

Ahli hukum, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D., menyatakan pentingnya memahami peraturan legalitas yayasan. Menurut beliau, “Tidak hanya sekedar mendirikan yayasan, tetapi juga memastikan bahwa yayasan tersebut memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku. Hal ini untuk mencegah masalah di kemudian hari yang dapat merugikan yayasan dan para pengelolanya.”

Salah satu tahapan penting dalam pendirian yayasan adalah membuat akta pendirian yang disahkan oleh notaris. Akta pendirian ini berisi tentang tujuan, susunan pengurus, dan kegiatan yang akan dilakukan oleh yayasan. Selain itu, yayasan juga harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan status hukum yang jelas.

Dalam hal ini, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menegaskan pentingnya legalitas yayasan. Beliau menyatakan, “Yayasan yang tidak memiliki legalitas yang sah dapat terkena sanksi hukum, seperti pembubaran atau pencabutan izin operasional. Oleh karena itu, para penggiat yayasan harus memahami dengan baik peraturan yang berlaku.”

Dengan memahami peraturan legalitas yayasan di Indonesia, para penggiat yayasan dapat menjalankan kegiatan mereka dengan aman dan terlindungi secara hukum. Sehingga, yayasan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Jadi, jangan anggap remeh proses pendirian yayasan, karena legalitas adalah kunci keberlangsungan yayasan yang berkelanjutan.